JAKARTA, INFOPUBLIK.NET – Menanggapi adanya pandangan dari sejumlah kelompok maupun individu yang mengusulkan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) menilai bahwa pandangan tersebut belum mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap manfaat dan dampak nyata program MBG yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.
Tokoh Muda NU, Dr. R. H. Ubaidillah Amin, S. Kom, Ms.HP, menuturkan program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat bawah, khususnya di daerah.
Dalam pelaksanaannya, program ini tidak hanya memberi manfaat bagi anak-anak penerima makanan bergizi, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk petani, peternak ayam, petani sayur, peternak ikan, pelaku usaha lokal, serta tenaga kerja yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan.
“Menurut saya, MBG bukan untuk dihentikan, melainkan terus dievaluasi dan diperbaiki. Jika ada kekurangan dalam pelaksanaan, maka yang perlu dilakukan adalah pembenahan manajemen, penguatan tata kelola, serta penyesuaian titik-titik pelaksanaan agar program ini semakin tepat sasaran,” ujar Ubaidillah Amin yang akrab disapa Gus Ubaid dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (13/6/2026).
Ia menyampaikan, pelaksanaan MBG dapat lebih diprioritaskan pada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta daerah yang masih menghadapi persoalan akses gizi. Sementara itu, pelaksanaan di kota-kota besar dapat terus dievaluasi sesuai kebutuhan dan efektivitas program.
Menurutnya, daerah memiliki hubungan langsung dengan sumber pangan lokal. Di banyak wilayah, penyediaan MBG dapat bersentuhan langsung dengan petani, peternak, dan pelaku ekonomi setempat. Karena itu, program ini memiliki efek berganda terhadap ekonomi masyarakat bawah.
“Di daerah, rantai pasok MBG bisa langsung melibatkan petani sayur, peternak ayam, peternak ikan, serta pelaku usaha kecil. Jadi dampaknya bukan hanya pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga pada perputaran ekonomi lokal,” jelasnya.
“Saya juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap MBG merupakan hal yang wajar karena program ini masih terus berkembang. Evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk menghentikan program, tetapi sebagai langkah untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, sehat, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Sejalan dengan arahan Menteri Keuangan, pelaksanaan MBG perlu tetap memperhatikan efisiensi anggaran. Pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap skema pelaksanaan, termasuk jumlah hari penyajian, pola distribusi, serta pengurangan komponen belanja yang tidak langsung berkaitan dengan pemenuhan gizi anak. Dengan demikian, anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif dan tetap memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.
“Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi manfaat bagi masyarakat. Justru efisiensi perlu dilakukan agar anggaran fokus pada hal yang paling penting, yaitu pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, terutama anak-anak di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, komponen-komponen yang tidak mendesak atau berpotensi menimbulkan pemborosan perlu dipangkas. Fokus utama MBG harus diarahkan pada kualitas makanan, kebersihan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan manfaat langsung bagi penerima.
Selain berdampak pada ekonomi daerah, MBG juga dinilai memberi pembelajaran baru bagi masyarakat mengenai manajemen pengelolaan makanan yang higienis, sehat, dan modern. Di lapangan, masyarakat belajar mengenai standar penyajian makanan, kebersihan dapur, pengelolaan limbah, saluran pembuangan air, serta tata cara menjaga kualitas makanan.
“MBG juga mengajarkan masyarakat di daerah tentang pengelolaan makanan yang lebih sehat, higienis, dan tertata. Ini menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas masyarakat, bukan hanya dari sisi gizi, tetapi juga dari sisi pengetahuan dan manajemen,” tambahnya.
Karena itu, pihaknya mengajak semua pihak yang mengkritik MBG untuk melihat langsung pelaksanaan program di daerah. Menurutnya, kritik tetap diperlukan, tetapi sebaiknya diarahkan untuk memperbaiki program, bukan menghentikannya.
“Bagi pihak-pihak yang meminta MBG dihentikan, saya mengajak untuk turun langsung ke daerah dan melihat dampaknya. Saya lebih setuju jika MBG dievaluasi dan diperbaiki, bukan dihentikan,” tegasnya.
Ia menilai, MBG merupakan bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Pemenuhan gizi anak-anak, terutama di daerah, penting agar mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan bersaing di masa depan.
“Sudah saatnya ekonomi rakyat bawah bangkit. Salah satunya dapat dimulai melalui MBG. Program ini bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal gizi, ekonomi lokal, kesehatan, dan masa depan anak-anak Indonesia,” tutupnya.
